Network
d. Pemberdayaan Guru: Guru-guru dibekali dengan pelatihan dan materi pembelajaran tentang PAK agar dapat effectively menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa.
Kerjasama dan Dukungan dari Banyak Pihak
Upaya pemberantasan korupsi melalui PAK di Kabupaten Bekasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya:
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK memberikan panduan dan dukungan teknis dalam implementasi PAK di daerah.
b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): Kemendikbudristek menyediakan kurikulum dan modul pembelajaran PAK.
c. Satuan Pendidikan: Sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi aktif dalam melaksanakan program PAK dan mengintegrasikannya dalam kegiatan belajar mengajar.
d. Orang Tua: Orang tua berperan penting dalam mendukung pendidikan antikorupsi di rumah dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anak-anak.
Mendukung Visi Pemerintah Pusat
Upaya Pemkab Bekasi ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk membangun SDM unggul dan berintegritas. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong para kepala daerah untuk bekerja sama dengan KPK dan merumuskan program peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan integritas.
"Pendidikan antikorupsi harus menjadi salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah. Terapkan kurikulum PAK di satuan pendidikan dan bangun ekosistem pendidikan yang berintegritas," ujar Tito Karnavian.
Nawawi Pomolango selaku Ketua Sementara KPK RI, menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak usia dini. "Pendidikan ini dapat dimulai sejak usia dini dengan melibatkan sekolah dan keluarga sebagai mitra. Terutama pada pendidikan formal tingkat tinggi, dasar, dan menengah yang menjadi domain dari pemerintah daerah," ujar Nawawi.
Untuk implementasi PAK di kabupaten Bekasi, bisa dilaksanakan melalui berikut ini:
