Network
- Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
Namun perlu diperhatikan, apabila syarat itu tidak terpenuhi maka gubernur tidak bisa menetapkan Upah Minimum bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Selain itu sebagai catatan juga disampaikan, data pertumbuhan ekonomi dan inflasi bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Informasi kedua terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah siapa yang menghitung nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota?
Baca Juga: Selamat, Ada 3 Kabar Gembira Kemdikbud untuk Guru Sertifikasi, Soal Pencairan Tunjangan. Segera Cek
Dalam unggahan Instagram resmi Kemnaker dijelaskan tentang siapa yang menghitung nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota. Berikut ini penjelasannya.
1. Penghitungan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota ini dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
2. Selanjutnya hasil perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur
3. Lalu gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh bupati/walikota
4. Adapun dalam hal hasil perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih rendah dari nilai Upah Minimum Provinsi maka bupati/walikota tidak bisa merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada gubernur
