5 Sanksi Bagi Perusahaan yang Mangkir dari Kewajiban Membayar THR

- 30 Maret 2023, 17:02 WIB
Ilustrasi. Berikut ini sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan
Ilustrasi. Berikut ini sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan /Freepik/8photo/

BERITASOLORAYA.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengimbau kepada para pengusaha untuk memberikan kewajiban menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai atau buruhnya.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemnaker No. M/2/HK.04.00/III/2023 tentang pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 bagi karyawan atau pekerja perusahaan.

Ia menegaskan bahwa pembayaran THR keagamaan wajib bagi perusahaan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada, yakni THR dibayarkan secara penuh dan waktu pembayarannya maksimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Lalu, bagaimana jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR keagamaan bagi karyawan atau pekerjanya? Apakah ada sanksi dari pemerintah terkait dengan mangkirnya pembayaran THR?

Baca Juga: Alhamdulillah, April 2023 Guru Kategori Ini Akan Terima Tunjangan, Berkah Ramadhan…

Dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR kepada pekerja. Sanksi administratif tersebut meliputi:

1. Teguran tertulis

2. Pembatasan kegiatan usaha

3. Perusahaan akan dilarang beroperasi untuk sementara (penghentian alat produksi dan distribusi).

4. Pembekuan kegiatan usaha.

Baca Juga: PENTING! 3 Hal Ini Harus Diperhatikan Pendiri Perusahaan saat Cari Karyawan

5. Penerapan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh pejabat pengawas ketenagakerjaan setelah melalui proses penyidikan dan ditemukan adanya pelanggaran.

Selain itu, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi pidana dan ganti rugi kepada pekerja yang dirugikan akibat tidak diberikan THR. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, sangat penting untuk memenuhi kewajiban membayar THR kepada pekerja agar terhindar dari sanksi-sanksi tersebut.

Setidaknya ada dua dasar hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi karyawan/buruh di perusahaan.

Baca Juga: Akhirnya TPG Triwulan 1 Tahun 2023 Ada Perkembangan, Guru Sertifikasi Cek Info GTK Sekarang!

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur tentang besaran upah minimum yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh di Indonesia.

Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang sebelumnya berlaku. Peraturan ini menetapkan bahwa upah minimum di Indonesia harus diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi, serta kenaikan produktivitas dan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja/buruh di Indonesia.

Baca Juga: Mau Hidup Bahagia? Coba Simak Kata para Ulama Berikut Ini

THR ini harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan yang bersangkutan dan besarnya tidak boleh kurang dari 1 kali gaji bulanan pekerja/buruh.

Peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemberian tunjangan, kepastian hukum, serta tata cara penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tunjangan hari raya.

Kedua peraturan tersebut merupakan aturan yang penting bagi pekerja/buruh dan pengusaha di Indonesia.

Baca Juga: Hore, Guru ASN Full Senyum, Tunjangan Ini akan Cair Jelang Idul Fitri 2023. Sri Mulyani Ungkap Detailnya...

Adanya ketentuan mengenai upah dan tunjangan hari raya bagi pekerja/buruh bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan perlindungan yang lebih baik dalam hubungan kerja.***

 

Editor: Syifa Alfi Wahyudi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x