Indikator Ekonomi Syariah Meningkat, Menperin Minta Indonesia Pimpin Industri Halal Dunia

Upaya lain yang dilakukan Kemenperin yaitu memasukkan Pemberdayaan Industri Halal kedalam bagian Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 74 thn. 2022 yang mengatur tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 hingga 2024.

Pada Perpres tersebut diatur jika pemberdayaan industri halal dilakukan melalui penyusunan kebijakan industri halal, pemberian insentif fiskal dan non fiskal Industri Halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Baca Juga: Hindari Lakukan Ini Saat Registrasi dan Tes Online, Bila Tidak Ingin di Blacklist sebagai Peserta RBB 2023

Ada pula kewajiban melaksanakan kerja sama internasional untuk mengakses bahan baku halal, memperluas akses pasar, pengakuan sertifikasi halal nasional dengan negara lain melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).

Tak lupa kewajiban memberdayakan Industri Halal melalui edukasi, sosialisasi, literasi, kampanye, serta promosi untuk meningkatkan pemasyarakatan industri halal melalui apresiasi penghargaan serta keberadaan festival industri halal nasional.

Kemenperin memiliki keyakinan bahwa pihaknya dapat memainkan peran yang cukup besar di dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada masa yang akan datang.***