Network
BERITASOLORAYA.com – Informasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN 2023 adalah salah satu hal yang sangat dinantikan dan banyak diperbincangkan masyarakat.
Pasalnya, di tahun 2023 ini memang ada informasi penghapusan tenaga non ASN atau tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Penghapusan tenaga non ASN tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri khusunya bagi tenaga honorer yang sudah bekerja.
Berkenaan dengan hal ini, pemerintah yaitu Komisi II DPR RI ternyata juga sudah berupaya dengan mengadakan Rapat Kerja bersama Kementerian PANRB dalam menanggapi masalah ini.
Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian PANRB ini membahas bagaimana solusi dalam menangani dan sekaligus menata masalah tenaga honorer di Indonesia.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas pada rapat tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa opsi sebagai bentuk upaya menuntaskan masalah tenaga honorer.
Opsi tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB di hadapan Komisi II DPR RI dan sekaligus sebagai alternatif solusi dari pemerintah.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Menpan RB.
Baca Juga: Bikin Cemas, Ini Alasan Tenaga Honorer Akan Dihapus Pemerintah Pada Bulan November 2023 Nanti
3 opsi dari Menteri PANRB tersebut bisa menjadi solusi jika memang dirasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.
Namun, Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa dari 3 opsi yang diajukan juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Sehingga dalam hal ini Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa pihaknya juga berupaya untuk menghindari nasib tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan, selain berupaya memberikan pelayanan publik.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” kata Menpan RB.
Baca Juga: Tanpa Tes, Ternyata Ini Batasan Umur Honorer Bisa Diangkat Menjadi PNS, Cek Disini
Menteri PANRB juga menjelaskan apa saja pertimbangan dari masing-masing opsi yang dilontarkan tersebut.
Pada opsi yang pertama, Menteri PANRB menyampaikan bahwa jika seluruh tenaga non ASN diangkat menjadi ASN akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
Selain itu, jika tenaga non ASN diangkat menjadi ASN semua, maka kemungkinan terbesar akan ada tantangan karena masih meraba-raba terkait kualifikasi dan kualitas dari non ASN tersebut.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," ucap Menpan RB.
Dari masing-masing opsi tersebut memang bisa diprediksi segala bentuk kekurangan dan kelebihannya.
Namun pemerintah juga pastinya bisa segera mengambil tindakan, agar permasalahan tenaga non ASN ini bisa segera diselesaikan.
Demikian informasi ini dan semoga bermanfaat.***
