Network
Hal tersebut mengingat belum ada hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang pekerja rumah tangga.
Meskipun jumlah pekerjanya sudah mencapai sekitar empat juta jiwa, namun masih rentan akan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.
Diharapkan dengan ditetapkan dan disahkannya RUU PPRT nantinya mampu memberikan perlindungan baik terhadap para pekerja rumah tangga, pemberi kerja, maupun penyalur kerja.
Baca Juga: Seleksi Calon Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 13 Sudah Dibuka, Ini 5 Kriteria dari Kemendikbud..
“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja,” ucap Jokowi.
Hal serupa telah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar yang dilansir dari website DPR RI, 10 Januari 2023 lalu.
Gus Muhaimin, sapaan akrabnya menegaskan bahwa percepatan RUU PPRT menjadi UU PPRT harus menjadi prioritas serta didukung oleh semua pihak, baik pemerintah ataupun fraksi-fraksi di DPR RI.
Baca Juga: Pertama Kalinya Tarif JKN Berubah di Tahun 2023, Akankah Berdampak Terhadap Iuran Peserta?
Lantaran urgensi RUU PPRT adalah sebagai dasar perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu, RUU PPRT juga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia.
“Saya sangat berharap, mari kita semua fraksi dan pemerintah supaya memprioritaskan demi kemanusiaan kita, harkat, dan martabat warga bangsa,” kata Gus Muhaimin.
