Network
6. Penuntasan honorer Kategori 2 (THK-2) agar diangkat menjadi ASN PPPK.
7. Melakukan rekrutmen PPPK Tenaga Kependidikan untuk tenaga administrasi, operator sekolah, pustakawan, laboran, dan penjaga sekolah.
8. Meninjau ulang pelaksanaan program sekolah penggerak, guru penggerak dan Kurikulum Merdeka agar disesuaikan dengan kondisi di daerah seperti kebutuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
9. Melibatkan akademisi dari Perguruan Tinggi dalam proses pembuatan kebijakan publik
10. Dibentuknya lembaga perlindungan hukum bagi pendidik di tingkat provinsi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan kerja guru dan Tenaga Kependidikan.
Terhadap permasalahan dan aspirasi tersebut, maka Komisi X DPR RI pun menyampaikan pandangan sebagai berikut:
Baca Juga: Banjir Pakistan: Menteri Luar Negeri Sebut Negaranya Butuh Bantuan Keuangan
- Mengingat penyelesaian masalah status guru dan Tenaga Kependidikan dalam rekrutmen PPPK melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga terkait, maka Komisi X DPR mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pengangkatan honorer menjadi ASN dalam waktu dekat.
- Terkait substansi PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah menunda implementasi tersebut.
- Terkait jumlah formasi kosong CPNS Kemdikbud Ristek pada tahun 2021, Komisi X DPR mendesak Kemdikbud untuk membuat skema penyelesaian masalah teknis dan nonteknis pada sistem pelaksanaan CPNS, sehingga formasi kosong CPNS di lingkungan Kemdikbud dapat segera terisi.
Baca Juga: Juknis Penerimaan Tunjangan Profesi Guru atau TPG Perbulan dan Triwulan, Berikut Kategorinya
Itulah info terbaru terkait nasib pengangkatan guru honorer maupun Tenaga Kependidikan agar menjadi ASN yang disampaikan oleh PTKNI dan PGRI berdasarkan RDPU dengan Komisi X DPR RI.***
