Network
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih dalam masa percobaan, pekerja atau buruh tetap diakui hak-haknya dan diperlakukan secara adil. Sebagai pekerja atau buruh, kita harus memahami hak-hak kita dan memastikan bahwa perusahaan tempat kita bekerja memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak-hak tersebut.
Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh yang telah memiliki hubungan kerja minimal satu bulan pada saat hari raya keagamaan berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan secara proporsional.
Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja atau buruh yang baru bergabung dengan perusahaan dan belum bekerja selama minimal satu bulan tidak berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan.
Baca Juga: UPDATE, Kabar Gembira untuk Guru Sertifikasi Soal Status Validasi Info GTK Kemdikbud 2023
Namun, jika dalam Perjanjian Kerja atau peraturan perusahaan, perusahaan memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang baru saja bergabung, maka pekerja atau buruh tersebut tetap berhak menerimanya.
Hal ini tergantung pada kebijakan perusahaan dan persetujuan pekerja atau buruh dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.
Sebagai pekerja atau buruh yang baru bergabung dengan perusahaan, kita perlu mengetahui peraturan perusahaan terkait tunjangan hari raya keagamaan dan memahami hak-hak kita sebagai pekerja atau buruh.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah jika dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan baru, maka karyawan baru tetap berhak menerimanya. Namun, jika tidak terdapat ketentuan tersebut, karyawan baru tersebut berhak mendapat THR. ***
