Network
Hal serupa juga disampaikan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Ketua Umum APKASI bahwa akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
Ketua Umum APKASI menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ada di daerah yang menyebabkan terhambatnya penataan honorer atau tenaga non ASN.
“Jika kita buka formasi PPPK bagi daerah, maka perlu diperhatikan juga permasalahan anggarannya. Sebab di daerah sendiri telah dilakukan refocusing anggaran,” jelas Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Baca Juga: Resmi! PANRB akan Lakukan Audit Data pada Pendataan Non ASN, untuk Pengangkatan Honorer?
Adapun permasalahan lainnya adalah ternyata tidak sedikit honorer atau tenaga non ASN yang tidak sesuai kualifikasi pendidikannya dengan syarat menjadi ASN.***
