Network
Selama 5 tahun pula, pemerintah sudah memberi perintah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer untuk bekerja di instansi pemerintah.
Tapi, karena berbagai dinamika sampai kekurangan pelayanan, rekrutmen tenaga honorer masih terus dilakukan.
“Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Anas.
Dari data tahun 2022, total sudah ada 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tapi, dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang mempunyai surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTHM dari pejabat pembina kepegawaian.
Baca Juga: PNS Dipastikan Sejahtera dan Makmur, Gaji Tiap Tahun Akan Naik, Begini Penjelasannya...
“Saat ini, Kementerian PANRB secara maraton telah bertemu dengan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ujar Anas.
Baca Juga: Kabar Gembira, Honorer Siap Naik Gaji Tahun 2023, Kemenkeu Terbitkan Aturan Ini, Alhamdulillah
“Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur di dalam APPSI guna membahas tenaga non-ASN ini,” imbuh Anas.
Anas juga akan terus menerus melakukan konsultasi dengan DPR sampai DPD untuk mencapai solusi terbaik dan kongkrit.
Baca Juga: MANTAP, Gaji Pensiunan PNS Bikin Kaya Raya, Nominalnya Bikin Ngiler dan Kagum.....
“Kami juga telah dan terus konsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD, karena beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini,” ujar Anas.
“Semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” pungkas Anas.
Baca Juga: Mantap, Tunjangan Guru Sertifikasi Naik 2 Kali Lipat Per Bulan, Segera Masuk Rekening 2023.....
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah mengangkat semua honorer menjadi ASN atau memprioritaskan saja.***
