Network
Baca Juga: Wajib! Semua Guru dan Kepala Sekolah Ikut Asesmen Nasional Tanpa Terkecuali, Tanggat 3 Hari Lagi!
- Tenaga honorer dengan kategori II dan sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta merupakan pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
- Mendapatkan gaji atau honor sebagaimana mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan juga bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga.
- Minimal diangkat oleh pimpinan unit kerja.
- Tenaga honorer sudah bekerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
- Tenaga honorer berusia minimal 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
Baca Juga: BLACKPINK Umumkan Comeback dan Jadwal World Tour, Indonesia Masuk Daftar, Buat Penggemar Heboh
Lebih lanjut dalam Surat Edaran (SE) tersebut juga dijelaskan bahwa untuk pemetaan tenaga honorer akan dilaksanakan sesuai dengan langkah berikut.
- Melakukan inventarisasi data tenaga honorer atau pegawai Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian menyampaikan data tersebut ke BKN maksimal tanggal 30 September 2022.
- Menyampaikan data tenaga honorer atau pegawai Non ASN dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK.
- Perekaman data tenaga honorer atau pegawai Non ASN dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN.
- Bagi PPK yang tidak menyampaikan data tenaga honorer atau pegawai Non ASN maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai Non ASN.
- Demi kelancaran pemetaan data tenaga honorer atau pegawai Non ASN, maka PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Kapan Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS dan PPPK Usai SE Penghapusan? Begini Jawaban KemenpanRB
Demikian informasi ini dan semoga tenaga honorer bisa mempersiapkan diri setelah mengetahui bahwa Pemerintah sudah memberikan jalan agar bisa menjadi CPNS maupun PPPK.***
