Meski demikian tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang telah diberhentikan tersebut digunakan kembali pada Pemilu 2024.
Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan anggaran dari Pemda daerah setempat.
"Ini sesungguhnya menjadi problem nasional. Tapi, jika Pemda menyetujui anggarannya. Kita akan memanggil kembali dengan melayangkan surat resmi," kata dia.***